Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merekomendasikan pembentukan dana kecerdasan buatan (AI) global yang bertujuan membantu negara-negara berkembang mengakses manfaat teknologi AI. PBB telah mengusulkan dana AI yang diperlukan untuk membantu negara-negara berkembang mengakses teknologi canggih. Dana tersebut akan membantu negara-negara dengan menyediakan model AI penting, daya komputasi, dan program pelatihan, memastikan mereka tidak tertinggal dalam bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat.
Badan penasihat tingkat tinggi Sekretaris Jenderal PBB untuk AI telah menekankan bahwa inisiatif ini akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan AI, yang saat ini didominasi oleh negara-negara kaya. Proposal tersebut mencakup pembuatan gudang model dan kumpulan data AI untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, seperti memberantas kemiskinan dan meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas.
Peringatan terhadap Terulangnya Kesalahan Krisis Iklim
Pembentukan dana AI yang dibutuhkan untuk membantu negara-negara berkembang akan mendukung infrastruktur dan inovasi yang penting. Dame Wendy Hall, seorang profesor ilmu komputer di University of Southampton dan anggota badan penasihat PBB untuk AI, menyoroti perlunya negara-negara di belahan bumi utara untuk belajar dari kesalahan masa lalu, khususnya dalam menangani krisis iklim. Hall menekankan pentingnya memastikan bahwa negara-negara berkembang tidak tertinggal.
Ia menunjukkan bahwa kurangnya investasi dalam AI oleh negara-negara berkembang dapat menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara wilayah yang lebih kaya dan lebih miskin. “Tanpa tindakan terhadap dana AI global, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama yang dibuat dalam krisis iklim, di mana negara-negara maju memimpin sementara negara-negara di belahan bumi selatan berjuang untuk mengimbanginya,” kata Hall.
Seruan untuk Kerjasama Global dalam Tata Kelola AI
Laporan tersebut juga menyerukan pembentukan panel ilmiah internasional tentang AI. Badan ini akan mengeluarkan pembaruan tahunan tentang kemampuan, risiko, peluang, dan ketidakpastian AI. Laporan tersebut memperingatkan bahwa saat ini tidak ada kerangka kerja universal untuk mengatur AI, yang menimbulkan kekhawatiran tentang teknologi yang dipaksakan pada populasi tanpa masukan dari mereka.
PBB juga merekomendasikan dialog antarpemerintah secara berkala untuk mengatasi masalah tata kelola ini. Hal ini akan mencegah kendali pengembangan AI terpusat di tangan beberapa negara atau perusahaan yang kuat, sehingga memastikan distribusi sumber daya AI global yang lebih adil.
Laporan tersebut menekankan bahwa tanpa kerja sama global yang tepat dan kerangka kerja yang adil, pengembangan AI dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Pembentukan dana AI global dapat memastikan bahwa semua negara, terlepas dari status ekonomi mereka, dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi tujuan penting dan memajukan kesejahteraan penduduk mereka. Dana AI yang mudah diakses diperlukan untuk membantu negara berkembang agar tidak tertinggal dalam persaingan AI global.
Inisiatif AI dan Perjanjian Internasional Saat Ini
Beberapa negara dan perusahaan AI telah berkomitmen untuk menguji model AI yang canggih secara sukarela. Baru-baru ini, Inggris menandatangani perjanjian internasional yang berfokus pada pencegahan penyalahgunaan AI, yang menyoroti meningkatnya kekhawatiran tentang tantangan etika dan regulasi teknologi tersebut.
Perusahaan teknologi besar telah sepakat untuk mengizinkan pemerintah memeriksa perangkat kecerdasan buatan (AI) mereka sebelum dirilis ke publik. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, muncul setelah sebuah pertemuan puncak yang mengangkat kekhawatiran tentang potensi risiko AI bagi manusia. Di antara mereka yang menyuarakan kekhawatiran ini adalah miliarder teknologi Elon Musk, yang memperingatkan bahwa AI pada akhirnya dapat menggantikan semua pekerjaan manusia.
Perusahaan seperti Meta, Google DeepMind, dan OpenAI telah sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah guna menguji perangkat AI mereka sebelum tersedia untuk umum. Tujuannya adalah untuk memastikan teknologi tersebut aman dan tidak terburu-buru dipasarkan, yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, keselamatan publik, atau masyarakat luas.
Rishi Sunak mengungkap inisiatif ini pada pertemuan puncak keamanan AI selama dua hari di Bletchley Park. Ia menyatakan bahwa hasil pertemuan puncak tersebut akan menguntungkan umat manusia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperlambat perkembangan pesat sistem AI yang dirancang untuk bersaing dengan kecerdasan manusia.
Baca juga: Kekhawatiran Privasi Meningkat saat LinkedIn Melatih Model AI pada Data Pengguna.